review jurnal 4

JUDUL           : PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN    KERJASAMA WARALABA

Nama pengarang / peneliti : Amirah, Ahmadi Miru, Nurfaidah Said

Tahun              : tidak tertera

Sumber            : http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/a15c5f83b24f7562db904bf1b9db7613.pdf

daftar pustaka : Sutedi ,Adrian . (2008). Hukum Waralaba. Bogor. Ghalia Indonesia.

Mieu, Ahmadi,(2011). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Widjaja Gunawan , (2002), Lisensi atau waralaba; Suatu Panduan Praktis, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.

Rahardjo, Handri.(2009).Hukum Perjanjian Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Tunggal, Sjahputra,Imam dan Heri Herjandono.(2005). Aspek- Aspek Hukum Rahasia Dagang(Edisi Revisi). Jakarta: Harvarindo.

Hariyani,Iswi.(2010).Prosedur Mengurus HAKI yang benar. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Sumardi, Juajir .(2012).Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise.Makassar.Arustimur.

Kusumawati, Lanny.(2005). Pemahaman Rahasia Dagang. Surabaya : Srikandi.

Sudarmanto.(2012). KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Sinamora, Sogar Yohanes. (2010). Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah. Surabaya : Laksbang.

Nama Anggota Kelompok :1. Muhammad Aris T

2. Nur Aida

3. Radityo Yuditama

4. Yuan Aditya

Materi : Hukum Dagang

Review:

ABSTRAK

           Perlindungan hukum rahasia dagang dalam perjanjian waralaba (franchise) yang diberikan kepada pemberi waralaba (franchisor) dalam perjanjian kerjasama waralaba akibat dari adanya pelanggaran oleh mitranya .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bentuk perjanjian hukum rahasia dagang dalam perjanjian kerjasama waralaba (franchise), (2) upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik waralaba (franchisor) atas tindakan penerima waralaba (franchisee) yang menggunakan sendiri rahasia dagang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang didasarkan dengan teknik non random sampling. Bahan hukum yang diteliti meliputi bahan hukum primer yang diperoleh dari informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan hukum yang dapat mendukung keterangan-keterangan atau menunjang kelengkapan bahan hukum primer yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Menujukkan perlindungan hukum Rahasia Dagang dalam perjanjian waralaba ( franchise ) yang diberikan kepada pemilik usaha waralaba sebagai akibat adanya pelanggaran oleh mitranya atas rahasia dagang pada perinsipnya telah terlindungi. Perlindungan hukum Rahasia Dagang dalam Perjanjian waralaba (franchise) yang diberikan kepada pemilik usaha waralaba sebagai akibat dari adanya pelanggaran oleh mitranya atas rahasia dagang pada prinsipnya telah terlindungi. Perjanjian/kontrak yang telah disepakati oleh para pihak (franchisordan franchisee) seharusnya menegaskan bahwa Kedua Pihak sepakat untuk menghormati kerahasiaan dokumen-dokumen, data-data serta informasi-informasi apapun tentang kegiatan usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak berkaitan dengan pengoperasian sistem kemitraan, dengan tidak memberitahukan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan yang bersangkutan.Upaya hukum yang dilakukan oleh penerima waralaba sebagai akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Pemberi waralaba adalah dengan memutuskan kontrak/perjanjian tanpa meminta ganti rugi kepada Pemberi waralaba. Ini berarti penerima waralaba menempuh upaya hukum non litigasi.

PENDAHULUAN

METODE PENELITIAN

Tipe dan Teknik Pendekatan

           Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang lebih menekankan pada penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan untuk memperoleh bahan hukum primer dan juga menggunakan metode penelitian yang sifatnya yuridis normative, yakni untuk mengkaji konsep-konsep hukum terkait dengan kontrak pada umumnya dan kontrak kerjasama atau kontrak komersial pada khususnya dalam hal ini perlindungan hukum rahasia dagang dalam perjanjian kerjasama waralaba

Bahan hukum

           1) Bahan hukum primer yang terdiri dari Peraturan perundang-undangan dibidang HKI dan secara khusus dibidang waralaba meliputi : a) kitab undang – undang hukum perdata ( KUH Perdata) ; b) Undang -Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang ; c) peraturan pemerintah republik indonesia nomor 42 tahun 1997 tentang waralaba : d) keputusan menteri perindustrian dan perdagangan republik indonesia nomor : 259/MPP/7/1997 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Waralaba. 2) bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa hasil penelusuran bahan pustaka berupa buku-buku, disertasi, tesis, jurnal-jurnal ilmiah, maupun artikel-artikel ilmiah dan semua peratran dan ketentuan yang berkaitan. 3) bahan non hukum terdir atas buku teks bukan hukum yang terkait. Bahan hukum sekunder yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara terhadap pelaku bisnis waralaba dan pegawai Dirjen HAKI.

review jurnal 3

JUDUL           : PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN    KERJASAMA WARALABA

Nama pengarang / peneliti : Amirah, Ahmadi Miru, Nurfaidah Said

Tahun              : tidak tertera

Sumber            : http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/a15c5f83b24f7562db904bf1b9db7613.pdf

daftar pustaka : Sutedi ,Adrian . (2008). Hukum Waralaba. Bogor. Ghalia Indonesia.

Mieu, Ahmadi,(2011). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Widjaja Gunawan , (2002), Lisensi atau waralaba; Suatu Panduan Praktis, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.

Rahardjo, Handri.(2009).Hukum Perjanjian Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Tunggal, Sjahputra,Imam dan Heri Herjandono.(2005). Aspek- Aspek Hukum Rahasia Dagang(Edisi Revisi). Jakarta: Harvarindo.

Hariyani,Iswi.(2010).Prosedur Mengurus HAKI yang benar. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Sumardi, Juajir .(2012).Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise.Makassar.Arustimur.

Kusumawati, Lanny.(2005). Pemahaman Rahasia Dagang. Surabaya : Srikandi.

Sudarmanto.(2012). KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Sinamora, Sogar Yohanes. (2010). Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah. Surabaya : Laksbang.

Nama Anggota Kelompok :1. Muhammad Aris T

2. Nur Aida

3. Radityo Yuditama

4. Yuan Aditya

Materi : Hukum Dagang

Review:

ABSTRAK

           Perlindungan hukum rahasia dagang dalam perjanjian waralaba (franchise) yang diberikan kepada pemberi waralaba (franchisor) dalam perjanjian kerjasama waralaba akibat dari adanya pelanggaran oleh mitranya .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bentuk perjanjian hukum rahasia dagang dalam perjanjian kerjasama waralaba (franchise), (2) upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik waralaba (franchisor) atas tindakan penerima waralaba (franchisee) yang menggunakan sendiri rahasia dagang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang didasarkan dengan teknik non random sampling. Bahan hukum yang diteliti meliputi bahan hukum primer yang diperoleh dari informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan hukum yang dapat mendukung keterangan-keterangan atau menunjang kelengkapan bahan hukum primer yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Menujukkan perlindungan hukum Rahasia Dagang dalam perjanjian waralaba ( franchise ) yang diberikan kepada pemilik usaha waralaba sebagai akibat adanya pelanggaran oleh mitranya atas rahasia dagang pada perinsipnya telah terlindungi. Perlindungan hukum Rahasia Dagang dalam Perjanjian waralaba (franchise) yang diberikan kepada pemilik usaha waralaba sebagai akibat dari adanya pelanggaran oleh mitranya atas rahasia dagang pada prinsipnya telah terlindungi. Perjanjian/kontrak yang telah disepakati oleh para pihak (franchisordan franchisee) seharusnya menegaskan bahwa Kedua Pihak sepakat untuk menghormati kerahasiaan dokumen-dokumen, data-data serta informasi-informasi apapun tentang kegiatan usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak berkaitan dengan pengoperasian sistem kemitraan, dengan tidak memberitahukan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan yang bersangkutan.Upaya hukum yang dilakukan oleh penerima waralaba sebagai akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Pemberi waralaba adalah dengan memutuskan kontrak/perjanjian tanpa meminta ganti rugi kepada Pemberi waralaba. Ini berarti penerima waralaba menempuh upaya hukum non litigasi. 

 

 PENDAHULUAN 2

        

                Bisnis franchise memiliki beberapa karakteristik yuridis, yaitu: a) memiliki tiga unsur dasar, yaitu: franchisor, franchisee, dan kegiatan franchise; b) produk bisnis waralaba bersifat unik; c) memiliki konsep bisnis total: product, price, place, promotion (konsep P4); d) franchise memakai atau menjual sistem, produk, dan service dari farnchisor; e) franchisor menerima fee dan royalty; f) adanya pelatihan manajemen dan skill (keterampilan) khusus; g) adanya pemberian lisensi merek dagang, paten, atau hak cipta; h) adanya bantuan pendanaan dari franchisor; i) pemberian produk langsung dari franchisor; j) bantuan promosi dan periklanan dari franchisor; k) pelayanan pemilihan lokasi oleh franchisor; l) daerah pemasran yang eksklusif; m) pengendalian/penyeragaman mutu; n) mengandung unsur merk dan sistem bisnis. 

 

                Kesepakatan merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kespakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis. Subjek perjanjian disebut dengan pihak franchisor untuk menunjuk pihak yang memberikan franchise. Sementara pihak lainnya disebut franchisee untuk menunjuk pihak yang menerima franchise. Urut-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala dirugikan oleh pelaku usaha sebaiknya disusun sebagai berikut: a) yang pertama digugat adalah pelaku usaha, jika berdomisili didalam negeri; b) jika berdomisili diluar negeri, maka yang digugat adalah importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha diluar negeri; dan c) apabila produsen dan importer tidak diketahui, maka yang digugat adalah penjual dari siap konsumen membeli barang tersebut (Miru, 2011). Lisensi dibagi menjadi tiga macam :a) Licence exchange contract, yaitu perjanjian antara para pesaing yang bergerak dalam kegiatan yang sama atau memiliki hubungan yang erat, sehingga disebabkan masalah-masalah teknis, mereka tidak dapat melakukan kegiatan tanpa adanya pelanggaran hak-hak termasuk hak milik perindustrian dari pihak lain;b) Return contract, artinya perjanjian ini  tampak dari luarnya saja sebagai perjanjian lisensi, namun sebenarnya bukan perjanjian lisensi dalam arti sebenarnya.;c) Perjanjian lisensi dalam arti sebenarnya, tanpa camouflaging effects sebagaimana diuraikan di atas. Pemberian lisensi dalam franchise seyogianya digolongkan sebagai lisensi dalam arti yang sebenarnya(Rahardjo, 2009) . Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 selanjutnya menentukan bahwa sebelum membuat perjanjian, pemberi waralaba harus mencantumkan secara tertulis dan benar, sekurang-kurangnya mengenai: a) nama dan alamat jelas para pihak; b) jenis hak atas kekayaan intelektual; c) kegiatan usaha; d) hak dan kewajiban para pihak; e) bantuan fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba; f) wilayah usaha; g) jangka waktu perjanjian; h) tata cara pembayaran imbalan; i) kepemilikan, dan hak ahli waris; j) penyelesaian sengketa; k) tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

 

            Tujuan dari penelitian dalam tesis ini adalah Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum rahasia Dagang dalam perjanjian kerjasama Waralaba (Franchise)terhadap Pemberi Waralabdan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat di lakukan oleh Pemberi waralaba (Franchisor) atas tindakan penerima waralaba (Franchisee) yang menggunakan sendiri rahasia dagang

 

review jurnal 2

JUDUL           : PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DALAM PERJANJIAN    KERJASAMA WARALABA

Nama pengarang / peneliti : Amirah, Ahmadi Miru, Nurfaidah Said

Tahun              : tidak tertera

Sumber            : http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/a15c5f83b24f7562db904bf1b9db7613.pdf

daftar pustaka : Sutedi ,Adrian . (2008). Hukum Waralaba. Bogor. Ghalia Indonesia.

Mieu, Ahmadi,(2011). Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Widjaja Gunawan , (2002), Lisensi atau waralaba; Suatu Panduan Praktis, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.

Rahardjo, Handri.(2009).Hukum Perjanjian Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Tunggal, Sjahputra,Imam dan Heri Herjandono.(2005). Aspek- Aspek Hukum Rahasia Dagang(Edisi Revisi). Jakarta: Harvarindo.

Hariyani,Iswi.(2010).Prosedur Mengurus HAKI yang benar. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Sumardi, Juajir .(2012).Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise.Makassar.Arustimur.

Kusumawati, Lanny.(2005). Pemahaman Rahasia Dagang. Surabaya : Srikandi.

Sudarmanto.(2012). KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Sinamora, Sogar Yohanes. (2010). Hukum Perjanjian Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah. Surabaya : Laksbang.

Nama Anggota Kelompok :1. Muhammad Aris T

2. Nur Aida

3. Radityo Yuditama

4. Yuan Aditya

Materi : Hukum Dagang

Review:

ABSTRAK

           Perlindungan hukum rahasia dagang dalam perjanjian waralaba (franchise) yang diberikan kepada pemberi waralaba (franchisor) dalam perjanjian kerjasama waralaba akibat dari adanya pelanggaran oleh mitranya .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bentuk perjanjian hukum rahasia dagang dalam perjanjian kerjasama waralaba (franchise), (2) upaya hukum yang dapat dilakukan pemilik waralaba (franchisor) atas tindakan penerima waralaba (franchisee) yang menggunakan sendiri rahasia dagang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang didasarkan dengan teknik non random sampling. Bahan hukum yang diteliti meliputi bahan hukum primer yang diperoleh dari informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan hukum yang dapat mendukung keterangan-keterangan atau menunjang kelengkapan bahan hukum primer yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Menujukkan perlindungan hukum Rahasia Dagang dalam perjanjian waralaba ( franchise ) yang diberikan kepada pemilik usaha waralaba sebagai akibat adanya pelanggaran oleh mitranya atas rahasia dagang pada perinsipnya telah terlindungi. Perlindungan hukum Rahasia Dagang dalam Perjanjian waralaba (franchise) yang diberikan kepada pemilik usaha waralaba sebagai akibat dari adanya pelanggaran oleh mitranya atas rahasia dagang pada prinsipnya telah terlindungi. Perjanjian/kontrak yang telah disepakati oleh para pihak (franchisordan franchisee) seharusnya menegaskan bahwa Kedua Pihak sepakat untuk menghormati kerahasiaan dokumen-dokumen, data-data serta informasi-informasi apapun tentang kegiatan usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak berkaitan dengan pengoperasian sistem kemitraan, dengan tidak memberitahukan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan yang bersangkutan.Upaya hukum yang dilakukan oleh penerima waralaba sebagai akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Pemberi waralaba adalah dengan memutuskan kontrak/perjanjian tanpa meminta ganti rugi kepada Pemberi waralaba. Ini berarti penerima waralaba menempuh upaya hukum non litigasi.

PENDAHULUAN

           Dasar hukum warlaba (franchise) diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba “ PP Waralaba” Lahirnya PP ini dilandasi upaya pemerintah meningkatkan pembinaan usaha waralaba (franchise)di seluruh Indonesia sehingga perlu mendorong pengusaha nasional, terutama pengusaha kecil dan menegah untuk tumbuh sebagai franchisornasional yang andal dan mempunyai daya saing di dalam negeri dan luar negeri khususnya dalam rangka memasarkan produk dalam negeri.(Sutedi, 2008). Rahasia dagang sebagai aset perusahaan yang sangat berharga harus dijaga sampai kapanpun tanpa batas waktu. Dalam kenyataannya pelaksanaan dari Rahasia Dagang ini terkadang para pihak melakukan perbuatan atau tindakan diluar yang diperjanjikan sehingga menimbulkan akibat hukum, dan apabila hal ini terjadi tentunya menyebabkan sengketa atau perkara. Apabila para pihak melakukan perbuatan atau tindakan diluar perjanjian maka pemegang hak Rahasia Dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan pelanggaran tersebut. Selain penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi), dapat juga diselesaikan dengan cara Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa ( seperti Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi)

           Pasal (1) angka (1) Undang – undang rahasaia dagang yang memberikan rumusan sebagai berikut : “rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisinis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahsia dagang “.Elemen pertama suatu Rahasia Dagang harus merupakan suatu “informasi , baik informasi dibidang teknologi maupun informasi bisnis seperti daftar pelanggan, resep makanan dan minuman, komposisi obat, dan serta proses-proses internal untuk menghasilkan produk atau jasa.Elemen kedua dari suatu Rahasia Dagang adalah bahwa informasi tersebut harus mempumyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha. Karena secara umum, informasi tersebut tidak diketahui oleh pihak lain (kompetitor) dan tidak dapat dengan mudah diperoleh pihak lain sehingga rekayasa ulang susah dilakukan.Elemen ketigadari suatu Rahasia Dagangadalah bahwa informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang, dengan upaya sebagaimana mestinya.Yang dimaksud dengan “upaya yang sebagaimana mestinya” adalah semua langkah yang menurut ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan, yang harus dilakukan(Sudarmanto, 2012).