Ekonomi kerakyatan di indonesia
Dunia perbankan di Indonesia hingga kini belum berpihak pada ekonomi kerakyatan sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Kondisi ini terjadi karena terbentur dengan birokrasi yang sangat buruk.
Ini ditegaskan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, selama ini perbankan hanya mengutamakan para pemodal besar.
“Kredit-kredit itu selalu mengutamakan orang yang mempunyai modal besar, karena dianggap lebiih efisien,” tegasnya. Bahkan, kata dia, kredit-kredit bernilai hingga ratusan miliar rupiah diberikan kepada proyek-proyek besar tanpa jaminan yang cukup, sehingga seringkali menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
Menurut dia, Indonesia kini sangat membutuhkan pengusaha-pengusaha kelas menengah yang lebih dominan untuk mengimbangi pengusaha-pengusaha kelas atas, yang saat ini hampir menguasai seluruh sendi-sendi perekonomian nasional.
Sebab, kata Mahfud, pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum dapat mengurangi angka kemiskinan, karena saat ini yang tumbuh adalah ekonomi negara yang dampaknya tidak menyentuh rakyat kecil.
Mahfud menegaskan, masih banyak cara untuk keluar dari situasi ini yakni dengan perlunya tindakan radikal di bidang birokrasi dan penegakan hukum secara sungguh-sungguh terhadap seluruh pelanggaran baik prinsip maupun prosedur. “Karena banyak sekali prosedur itu kemudian mengalahkan prinsip-prinsip penataan ekonomi kita,” jelas Mahfud.
Lebih lanjut ia menambahkan, dunia perbankan tidak semuanya sadar akan pentingnya pembangunan ekonomi kerakyatan dalam program-program yang dibuat pemerintah. Sebab, elemen-elemen kerakyatan masih dianggap remeh. Untuk itu, perlu adanya kontrol dari Bank Indonesia agar perbankan tidak mengabaikan program yang terkait ekonomi kerakyatan.
ANALISA:
pada dasarnya lembaga pemerintahlah yang bertanggungjawab atas perkembangan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. menurut saya, langkah yang perlu diambil dalam upaya memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, harus didasarkan pada kelemahan yang ada. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan hal yang pokok baik pada koperasi maupun maupun usaha mikro, kecil, dan menengah. Program pelatihan dan pendampingan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang bersifat terpadu dan berkesinambungan merupakan salah satu pilihan terbaik. Namun, perlu ditekankan di sini bahwa aspek kemandirian harus lebih diutamakan. Artinya, inisiatif pengadaan atau pelaksanaan program pelatihan dan pendampingan harus berasal dari pihak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau dari pihak pengurus dan anggota koperasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar